Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dari administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal 36 hingga 40, pencatatan perkawinan mencakup berbagai situasi seperti pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam maupun luar negeri, serta pencatatan perkawinan bagi warga negara asing (Orang Asing).

Pencatatan Perkawinan WNI di Indonesia

Pencatatan perkawinan bagi WNI yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk pencatatan ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti surat keterangan dari pemuka agama, foto pasangan, KTP, dan Kartu Keluarga (KK) kedua mempelai.

Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri

Pencatatan perkawinan bagi WNI yang menikah di luar negeri juga diatur dalam Perbup ini. Jika perkawinan dilakukan di negara yang tidak menyediakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dapat dilakukan di perwakilan Indonesia di negara tersebut. Dalam hal ini, pelaporan ke Dinas tetap harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah perkawinan.

Pencatatan Perkawinan dengan Warga Negara Asing

Perbup ini juga mengatur pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing, baik di dalam maupun di luar negeri. Persyaratannya termasuk bukti perkawinan dari pemuka agama, KTP, KK, pas foto, dokumen perjalanan bagi warga negara asing, serta izin perkawinan dari negara asal.

Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan

Bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk oleh organisasinya. Pencatatan perkawinan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Perbup ini.

Dengan demikian, Perbup Kabupaten Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 memberikan panduan lengkap tentang pencatatan perkawinan bagi warga Purbalingga dan mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dokumen hukum yang sah.

Kesimpulan

Pencatatan perkawinan sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 sangat penting untuk menjamin legalitas perkawinan dan berbagai hak hukum terkait. Pastikan untuk memenuhi semua persyaratan pencatatan agar proses berjalan lancar.