Perpindahan penduduk bagi anak di bawah usia 17 tahun yang dilakukan tanpa kehadiran orang tua atau wali kini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Proses ini memerlukan beberapa dokumen penting, termasuk surat kuasa pengasuhan dari orang tua atau wali, serta surat pernyataan dari kepala keluarga yang bersedia menerima anak tersebut sebagai anggota baru dalam Kartu Keluarga (KK) yang baru.

Pernyataan dari Ditjen Dukcapil

Handayani Ningrum, Plh. Dirjen Dukcapil, menegaskan bahwa perpindahan penduduk untuk anak di bawah 17 tahun diatur secara khusus untuk melindungi hak-hak anak dalam administrasi kependudukan. "Kami menyadari bahwa perpindahan penduduk, terutama untuk anak-anak, memerlukan pengaturan yang lebih ketat. Oleh karena itu, Ditjen Dukcapil berkomitmen untuk memberikan kemudahan sambil memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap," ungkap Handayani pada Jumat (4/2/2024).

Syarat Perpindahan Penduduk

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 108 Tahun 2019, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan perpindahan penduduk bagi anak di bawah 17 tahun. Salah satu syarat utama adalah adanya surat kuasa pengasuhan dari orang tua atau wali, serta surat pernyataan dari kepala keluarga yang bersedia menerima anak tersebut.

Pasal 12 Ayat (2) menegaskan bahwa anak yang berpindah harus terdaftar sebagai anggota keluarga di KK baru, bukan membuat KK terpisah. Hal ini sering terjadi ketika anak pindah untuk melanjutkan pendidikan atau tinggal bersama kerabat.

Pentingnya Kelengkapan Dokumen

Akhmad Sudirman Tavipiyono, Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses ini. "Ketika anak berpindah tanpa orang tua, pihak yang menerima anak tersebut harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pengasuh sementara. Oleh karena itu, surat kuasa pengasuhan dari orang tua atau wali sangat penting sebagai bentuk legalitas dan perlindungan hak anak," jelas Tavip.

Dokumen yang diperlukan meliputi surat kuasa pengasuhan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, serta surat pernyataan dari kepala keluarga yang bersedia menerima anak tersebut. Pasal 12 Ayat (4) Permendagri No. 108 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perpindahan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti sah bahwa perpindahan dilakukan secara legal.

Pelaporan Perpindahan

Tavip juga menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk segera melaporkan perpindahan ini ke Dinas Dukcapil di tempat asal dan tujuan. Hal ini penting agar data kependudukan anak dapat diperbarui dan tercatat dengan benar. "Pembaruan data kependudukan harus segera dilakukan untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak administratif seperti jaminan kesehatan dan pendidikan," tambah Tavip.

Kesimpulan

Handayani mengingatkan masyarakat agar tidak khawatir dengan proses perpindahan ini. Selama semua syarat terpenuhi, perpindahan anak di bawah 17 tahun dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui sistem yang terintegrasi secara nasional. Ditjen Dukcapil juga menjamin bahwa hak-hak anak akan tetap terlindungi, dan pihak yang menerima anak tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

 sumber : Dukcapil Kemendagri

Penulis

Abdullah Aziz Sembada

Saya programmer yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Ahli dalam berbagai bahasa pemrograman dan memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi desktop, web, dan mobile.