Pada Selasa, 16 September 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan, sebuah momen penting yang menandai keberlanjutan komitmen Pemkab Purbalingga dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akurat, dan terintegrasi. Penandatanganan ini dilakukan di Ruang Rapat Dinpendukcapil dan melibatkan sembilan perangkat daerah (OPD) utama di kabupaten, yaitu:

• Dinas Komunikasi dan Informatika

• Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

• Dinas Kesehatan

• Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

• Dinas Pertanian

• Dinas Tenaga Kerja

• Dinas Perindustrian dan Perdagangan

• Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Mengapa Pemanfaatan Data Kependudukan Sangat Penting?

Dalam era digital, data adalah aset strategis. Data kependudukan yang akurat dan berkualitas bukan hanya berfungsi sebagai dokumen identitas, tetapi menjadi pemantik utama dalam berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik. Dari perencanaan pembangunan infrastruktur hingga penyaluran bantuan sosial, semua proses ini sangat tergantung pada keakuratan data penduduk.

Pemanfaatan data kependudukan ini adalah jawaban atas tantangan terhadap keterbatasan akses data, duplikasi data, dan kesenjangan informasi antar-instansi. Dengan integrasi data, setiap OPD dapat mengakses informasi penduduk secara real-time melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang mengurangi kesalahan, mempercepat proses administratif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Sistem Inti: Aplikasi Data Warehouse Dukcapil Kemendagri

Inti dari sistem pemanfaatan data kependudukan ini terletak pada Aplikasi Data Warehouse Terpusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini berfungsi sebagai bank data pusat yang menyimpan dan mengelola data kependudukan hasil proses penyaringan dan pembersihan oleh Kemendagri.

Bagaimana Sistem Ini Bekerja?

• Pengumpulan Data: Data kependudukan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dikumpulkan secara terpusat.

• Pembersihan Data (Data Cleansing): Kemendagri melakukan verifikasi dan pemurnian data untuk menghapus duplikasi, salah input, atau data tidak valid.

• Penyimpanan dalam Data Warehouse: Data yang telah diperbaiki disimpan dalam sistem yang aman dan terintegrasi.

• Pemanfaatan oleh OPD: Setelah perjanjian kerja sama (PKS) ditandatangani dan akses diberikan, OPD di Kabupaten Purbalingga dapat mengakses data tersebut melalui Web Service atau Web Portal yang terintegrasi.

• Respons Data dan Laporan: Setelah menggunakan data, OPD diminta untuk memberikan data balikan (feedback data) kepada Dinpendukcapil Purbalingga, yang kemudian akan disetujui oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri—membentuk siklus data yang dinamis dan akuntabel.

Manfaat Strategis yang Didapat

Dengan integrasi data kependudukan melalui PKS, Purbalingga membuka pintu bagi transformasi digital pemerintahan yang signifikan:

Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Tepat Misalnya, dalam penyaluran bantuan sosial, pihak Dinas Sosial bisa langsung memverifikasi kelayakan penerima berdasarkan data kependudukan terkini, tanpa harus menunggu dokumen kertas.

Peningkatan Efektivitas Program Kerja Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi wilayah dengan jumlah penduduk rentan atau lansia, sehingga perencanaan program kesehatan menjadi lebih berbasis data.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem terintegrasi memungkinkan audit data yang lebih mudah dan meminimalisir kecurigaan terkait distribusi sumber daya publik.

Dukungan untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat memanfaatkan data demografi terkini untuk merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pernyataan Kepala Dinpendukcapil: Komitmen Berkelanjutan

Drs. Muhammad Fathurrohman, M.Si, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, menyampaikan, "Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan ini, kami menyambut baik sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Pemanfaatan data kependudukan Dukcapil diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program kerja, memperkuat validitas data, serta mendorong terbangunnya sistem pelayanan yang transparan dan terintegrasi."

Ia menegaskan bahwa dinasnya berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antar-instansi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Peningkatan Akses dan Pengawasan

Dalam waktu dekat, Dinpendukcapil Purbalingga akan fokus pada:

1. Pendampingan teknis bagi OPD dalam penggunaan aplikasi data warehouse.

2. Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas data balikan yang diberikan oleh OPD.

3. Edukasi publik tentang pentingnya data kependudukan dalam layanan digital pemerintah.

Penulis

Abdullah Aziz Sembada

Saya programmer yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Ahli dalam berbagai bahasa pemrograman dan memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi desktop, web, dan mobile.