Warga Purbalingga kembali dimudahkan dengan layanan jemput bola adminduk Purbalingga yang digelar di Car Free Day (CFD) pada Minggu, 4 Oktober 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga membuka pelayanan administrasi kependudukan langsung di lokasi CFD, sehingga warga bisa mengurus dokumen sambil berolahraga pagi.
Layanan Jemput Bola Adminduk di CFD Purbalingga
Jemput bola adminduk adalah strategi pelayanan yang mendekatkan layanan administrasi kependudukan ke lokasi-lokasi yang mudah dijangkau warga. Tujuannya: memangkas jarak dan waktu yang biasanya menjadi kendala utama warga saat mengurus dokumen.
CFD Purbalingga dipilih karena setiap akhir pekan area ini dipadati warga dari berbagai kalangan usia, menjadikannya titik kumpul yang efektif. Warga dapat mengurus dokumen seperti Kartu Identitas Anak (KIA), KK, hingga perekaman KTP tanpa harus datang ke kantor dinas.
Hasil Pelayanan Jemput Bola 4 Oktober 2026
Pada Minggu, 4 Oktober 2026, tim Dinpendukcapil Purbalingga mencatat capaian:
- Pencetakan KK: 11 dokumen
- Pencetakan KIA: 20 dokumen
- Rekam KTP elektronik: 4 orang
- Cetak KTP (COD): 2 dokumen
- Aktivasi IKD: 12 orang
Layanan pencetakan KIA paling banyak diminati dengan 20 dokumen. Total 49 layanan berhasil diproses dalam satu sesi kegiatan.
Cara Mendapatkan Layanan Jemput Bola Berikutnya
Layanan jemput bola digelar secara berkala di berbagai lokasi. Siapkan dokumen pendukung dan cek jadwal sebelum berangkat.
- Bawa dokumen sesuai jenis layanan (misalnya KK asli untuk KIA).
- Datang lebih awal untuk menghindari antrean.
- Cek jadwal layanan jemput bola sebelum berangkat.
- Siapkan diri sesuai syarat perekaman KTP elektronik yang berlaku.
Warga tidak perlu mengambil cuti kerja. Cukup siapkan dokumen dan datang ke lokasi kegiatan terdekat.
Penutup
Program jemput bola di CFD membuktikan bahwa pelayanan publik bisa hadir lebih dekat dengan warga. Hubungi Dinpendukcapil Purbalingga untuk informasi jadwal layanan jemput bola terdekat. Layanan ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
