Forum Satu Data Purbalingga 2025: Dinpendukcapil Urutan 4 Produsen Data Terbaik, Dorong Kualitas Data untuk Tata Kelola Lebih Baik

Card Image

Upaya Kabupaten Purbalingga dalam memperkuat tata kelola data terus berlanjut. Hari ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga turut serta dalam gelaran Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang diselenggarakan di Meeting Room Elsotel Purwokerto. Acara penting ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi bagi berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas data pemerintahan.

Kehadiran Dinpendukcapil Purbalingga dalam Forum Strategis

Dinpendukcapil Purbalingga diwakili oleh Aminarti, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, serta Abdullah Aziz Sembada selaku Ahli Pertama - Pranata Komputer. Kehadiran mereka menegaskan komitmen Dinpendukcapil dalam mendukung inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat lokal.

Tujuan dan Peserta Forum Satu Data

Acara dibuka oleh Ibu Rida Kusumawati, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Bappelitbangda. Beliau menyampaikan bahwa tujuan utama forum adalah menyepakati beberapa hal terkait penyelenggaraan data di Kabupaten Purbalingga. Forum ini dihadiri sekitar 60 peserta dari perangkat daerah lingkup Pemkab Purbalingga dan instansi vertikal terkait, menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Narasumber dan Keynote Speech yang Mencerahkan

Forum Satu Data ini dimoderatori oleh Bapak Imam Khasbulah, S.Sos, M.Ec. selaku Kabid Program Pembangunan dan Litbang (PPL) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Tiga narasumber terkemuka turut berbagi wawasan:

  • Andria Widyastuti, SE, M.I.Kom (Perencana Muda Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan - P2MP)

  • Slamet Romelan, SST, M.Si. (Kepala BPS Kabupaten Purbalingga)

  • Budi Nurcahyo, ST (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga)

Tidak hanya itu, Ibu Sekda Herni Sulasti, SH, MH. CFrA juga menyampaikan keynote speech yang mengesankan. Beliau menyoroti pencapaian luar biasa Purbalingga dalam implementasi SDI tahun 2024 dengan indeks 79,20 kategori "Baik", jauh melampaui kabupaten sekitarnya seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Banyumas. Meskipun demikian, domain Penyelenggaraan SDI diakui masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Strategi Peningkatan dan Kolaborasi Lintas Instansi

Purbalingga menunjukkan progres keterisian data yang menggembirakan, terutama untuk data statistik (99,79%) dan data DSSD (99,83%). Namun, data geospasial masih menjadi tantangan dengan angka 61,5%. Untuk mengatasi ini, Forum Satu Data Purbalingga 2025 telah menetapkan agenda prioritas, termasuk penyepakatan daftar data daerah, peningkatan tata kelola data geospasial, pembinaan statistik sektoral, dan memastikan keterisian data prioritas.

Kolaborasi lintas instansi, mulai dari Bappenas, BPS, Dinkominfo, hingga OPD daerah diperlukan guna memastikan data yang dihasilkan akurat, terintegrasi, dan dapat diandalkan.

Peran dan Prestasi Dinpendukcapil Purbalingga

Bapak Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T. selaku Kepala Bidang Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian dalam sesi Review dan Evaluasi Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral dan Geospasial menyampaikan bahwa Dinpendukcapil berada di urutan 4 Produsen data Terbaik, di bawah BPBD, Dindikbud, dan Dinkes. Yang lebih membanggakan, Dinpendukcapil berperan aktif dengan keterisian data Statistik Sektoral (e-Walidata), data Statistik Sektoral Prioritas, dan Keterisian Data Geospasial yang semuanya mencapai 100%. Ini menunjukkan dedikasi tinggi Dinpendukcapil dalam pengelolaan data kependudukan.

Komitmen Purbalingga Menjadi Role Model

Sebagai tindak lanjut, Purbalingga akan memperkuat koordinasi dan pengawasan melalui Forum Satu Data, serta menyusun rekomendasi perbaikan seperti pemetaan data prioritas, penyusunan standar data statistik, dan integrasi portal data daerah dengan portal SDI nasional. Dengan komitmen ini, Purbalingga berpotensi menjadi role model pengelolaan data berbasis satu pintu di tingkat kabupaten.

 

Bagikan Artikel ini