Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam Forum Diskusi Aktual yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Senin, 13 April 2026. Forum ini membahas penguatan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui koordinasi antarlembaga dan integrasi program.

Partisipasi Pejabat Dinpendukcapil Purbalingga

Acara penting ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan komitmen daerah dalam mengatasi kemiskinan. Para pejabat yang mengikuti diskusi via Zoom antara lain:

• Drs. Bambang Widjonarko, M.Si selaku Kepala Dinpendukcapil

• Sumarsono, S.Sos selaku Kabid PIAK

• Abdullah Aziz Sembada selaku Pranata Komputer

• Affan Budi Santosa, S.Pd selaku Penata Layanan Operasional

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan nasional.

Fokus Utama Diskusi: Integrasi dan Data Akurat

Forum yang dibuka pada pukul 09.00 WIB ini menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga dan integrasi program pengentasan kemiskinan. Ketersediaan dan kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan utama, karena data yang akurat adalah kunci keberhasilan program. Pembahasan juga mencakup mekanisme penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat strategis yang pro-kemiskinan.

Temuan dan Rekomendasi Penting

Beberapa temuan penting yang diidentifikasi dalam diskusi meliputi:

• Fragmentasi data dan program di berbagai institusi yang menghambat efektivitas.

• Keterbatasan akses dan kualitas DTSEN di tingkat daerah.

• Rendahnya kapasitas daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan monitoring.

• Belum meratanya implementasi budget tagging di SIPD.

Menanggapi temuan tersebut, forum ini menghasilkan beberapa rekomendasi kunci:

• Penguatan Peran Kemendagri/BSKDN sebagai leader koordinasi.

• Percepatan audit dan peningkatan kualitas DTSEN.

• Penerapan budget tagging SIPD secara menyeluruh.

• Peluncuran pilot intervensi paket terpadu di lokus-lokus tertentu.

• Peningkatan kapasitas teknis daerah melalui pelatihan dan pendampingan.

• Pengembangan mekanisme insentif kinerja daerah.

Komitmen Bersama untuk Indonesia Sejahtera

Diskusi ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif untuk memberantas kemiskinan. Dengan adanya komitmen bersama dari Kemendagri, BSKDN, Bappenas, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah, diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan dan berkelanjutan. Sinergi ini akan memastikan setiap program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Penulis

Abdullah Aziz Sembada

Saya programmer yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak. Ahli dalam berbagai bahasa pemrograman dan memiliki pengalaman dalam pembuatan aplikasi desktop, web, dan mobile.