Pemerintah terus berupaya memastikan setiap warga negara memiliki hak dasar atas identitas kependudukan, tak terkecuali bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam semangat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cilacap bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga melancarkan aksi sigap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kumbang Nusakambangan.
Tujuan Mulia di Balik Jeruji Besi
Pada hari Selasa, 19 Mei 2026, kedua dinas ini menggelar layanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan pemadanan data kependudukan. Inisiatif ini bertujuan memastikan tertib administrasi kependudukan bagi para WBP. Dengan data yang valid dan terintegrasi dalam database nasional, hak-hak identitas hukum mereka dapat terpenuhi.
Tim dari Dinpendukcapil Purbalingga yang turut serta dikoordinir oleh Metha Pramantha, S.E., didampingi oleh Ikhdi Arbanowo, S.E. dan Rino Cahyanto, A.Md. Kehadiran tim ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua daerah dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif.
Pelayanan KTP-el dan Verifikasi Data yang Akurat
Kegiatan pokok yang dilaksanakan mencakup perekaman biometrik untuk KTP-el. Selain itu, petugas juga melakukan verifikasi dan pemadanan data kependudukan. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga akurasi administrasi kependudukan demi kelancaran berbagai proses hukum dan sosial bagi WBP di masa mendatang.
Lapas Kumbang: Antara Keamanan Tinggi dan Hak Warga Binaan
Lapas Kumbang, yang terletak di Pulau Nusakambangan, Cilacap, dikenal sebagai fasilitas dengan sistem pengamanan ketat untuk narapidana kasus tertentu. Meskipun demikian, keberadaan di lokasi khusus tidak menghalangi pemerintah untuk memberikan pelayanan hak dasar. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian utama, menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak identitas hukum setiap warga negara, tanpa terkecuali.
Sinergi Antar Disdukcapil/Dinpendukcapil untuk Pelayanan Merata
Sinergi antara Disdukcapil Cilacap dan Dinpendukcapil Purbalingga ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antarinstansi dapat memperluas jangkauan layanan publik. Diharapkan, dengan upaya seperti ini, pelayanan administrasi kependudukan dapat merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi khusus seperti warga binaan pemasyarakatan. Ini adalah langkah maju dalam memastikan inklusivitas pelayanan pemerintah.
