Mekanisme Laporan Gratifikasi

Dasar Hukum

• UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
• Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Mekanisme Laporan Gratifikasi di Dinpendukcapil

1. Penerimaan Gratifikasi
• ASN Dukcapil menerima gratifikasi (hadiah, uang, barang, fasilitas, voucher, dll.) baik langsung maupun tidak langsung.
• Penerimaan dilaporkan meski nilainya kecil dan tidak diminta.
2. Pelaporan Internal
• ASN segera melapor ke Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau pejabat yang ditunjuk (biasanya di Inspektorat/Bagian Umum).
• Formulir laporan berisi: identitas penerima, bentuk/jenis gratifikasi, nilai, waktu, tempat, serta identitas pemberi.
• Batas waktu: 7 hari kerja sejak penerimaan.
3. Verifikasi UPG
• UPG/Pejabat Pengelola Gratifikasi memeriksa kelengkapan laporan.
• UPG meneruskan laporan ke Inspektorat Daerah atau langsung ke KPK.
4. Pelaporan ke KPK
• Laporan gratifikasi wajib disampaikan ke KPK maksimal 30 hari kerja sejak penerimaan.
• Bisa melalui aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK atau surat resmi.
5. Keputusan KPK
• KPK memutuskan apakah gratifikasi:
• Menjadi milik negara (jika terkait jabatan/berhubungan dengan tugas).
• Boleh dimiliki penerima (jika tidak ada kaitannya dengan jabatan, misalnya hadiah keluarga dalam acara pribadi).
6. Tindak Lanjut
• Jika dinyatakan milik negara ? diserahkan ke kas negara.
• Jika boleh dimiliki ? bisa digunakan oleh ASN penerima.