Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan public adalah dengan melakukan evaluasi untuk kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai unit organisasi atau perangkat daerah.
Salah satu indikasi kepemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluasi) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.
Berikut adalah tabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mulai dari tahun 2020 s.d Sekarang beserta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Nilai IKM berada di angka 79.20
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Tribulan ke I lihat
Nilai IKM berada di angka 76.87
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Tribulan ke II lihat
Nilai IKM berada di angka 81.94
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Tribulan ke III lihat
Nilai IKM berada di angka 82.39
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Tribulan ke IV lihat
| Laporan Tindak Lanjut SKM Tahun 2021 |
Nilai IKM berada di angka 77.23
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Semester ke I lihat
Nilai IKM berada di angka 79.12
Kategori B (Baik) berada di interval 76.61 – 88.30
Laporan SKM Semester ke II lihat
| Laporan Tindak Lanjut SKM Tahun 2020 |
| Tindak Lanjut Semester I dan II | Lihat |
