Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil) Kabupaten Purbalingga resmi mencatatkan perkawinan Sinarto Belsatar Nababan dan Rustan E Tamba. Acara berlangsung di Ruang Perkawinan kantor dinas setempat.
Kronologi Pencatatan Perkawinan
Pencatatan perkawinan Sinarto dan Rustan sebelumnya telah diumumkan melalui pengumuman dinas bernomor 400.12.3.2/424/2026, sesuai tahapan yang berlaku dalam layanan pencatatan perkawinan di Dinpendukcapil Purbalingga.
Proses pencatatan dilaksanakan oleh Udji Winanto selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil, didampingi Indah Susriatin selaku Ahli Muda – Analis Kebijakan.
Sebagaimana ketentuan yang berlaku, pengumuman perkawinan diterbitkan lebih dahulu sebagai bagian dari transparansi administrasi sebelum pencatatan resmi dilakukan. Tahapan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pemberitahuan kehendak menikah paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
Mengapa Pencatatan Perkawinan Penting?
Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama tetap perlu dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum administratif. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan digolongkan sebagai peristiwa penting kependudukan yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana. Lebih lanjut, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2022 juga mengatur rincian penyelenggaraan pencatatan perkawinan di tingkat kabupaten.
Dengan tercatatnya perkawinan secara resmi, pasangan Sinarto dan Rustan kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk membangun keluarga mereka. Status perkawinan yang tercatat juga memudahkan berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan Kartu Keluarga, pembaruan KTP-el, hingga penerbitan dokumen kependudukan lainnya bagi anak yang akan lahir nanti.
Syarat Pencatatan Perkawinan bagi WNI Non-Muslim
Pencatatan perkawinan bagi masyarakat non-Islam di Indonesia dilakukan oleh Dinpendukcapil, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 serta Pasal 50 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Syarat-syaratnya meliputi:
- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Pas foto berwarna kedua mempelai
- Kartu Keluarga (KK) asli
- KTP-el asli
- Dokumen tambahan bagi janda/duda: akta kematian pasangan (cerai mati) atau akta perceraian (cerai hidup)
Seluruh berkas diserahkan kepada petugas pelayanan yang kemudian melakukan verifikasi dan validasi sebelum data direkam dalam basis data kependudukan dan dicatatkan dalam register akta perkawinan. Pasangan yang berhasil dicatatkan akan menerima kutipan akta perkawinan beserta KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan.
Selengkapnya mengenai layanan pencatatan perkawinan dapat diakses di halaman resmi layanan Dinpendukcapil Purbalingga.
Penutup
Pencatatan perkawinan Sinarto dan Rustan pada 14 Oktober 2026 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana layanan pencatatan perkawinan Purbalingga dijalankan sesuai prosedur baku — mulai dari pengumuman resmi hingga pelaksanaan pencatatan di hadapan pejabat berwenang.
Bagi masyarakat Purbalingga yang berencana mencatatkan perkawinan, pastikan seluruh tahapan pengumuman dan persyaratan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi terbaru seputar jadwal dan prosedur dapat dipantau melalui daftar artikel pencatatan perkawinan di website resmi Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga.
