Perceraian Meningkat, Perlu Jihad Membangun Keluarga Bahagia.

Para narasumber

PURBALINGGA, HUMAS – Kasus perceraian di Purbalingga hingga pertengahan 2014 tercatat mencapai 358 kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Jumlah itu belum termasuk kasus-kasus perceraian yang masih mengantri untuk diputuskan. Jika jumlah tersebut dirata-rata terdapat lebih dari 102 kasus perceraian per bulan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr Naqiah MAg  dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, kasus perceraian yang diakukan pasangan suami istri di Purbalingga diantaranya disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggungjawab, permasalahan ekonomi dan krisis akhlak dari pasangan.

“Dilihat dari alasannya, lebih banyak kasus gugat cerai. Artinya dilakukan oleh istri yang merasa si suami tidak bertanggungjawab. Yang seperti ini lebih dominan di Purbalingga karena kesempatan berusaha lebih banyak dimiliki kaum perempuan,” katanya saat menjadi pembicara pada kegiatan Parenting Remaja yang diselenggarakan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan BKBPP dan STAIN Purwokerto, di Operation Room Graha Adiguna, Selasa (13/5).

Selain kasus perceraian, persoalan lain seperti sex bebas, pelanggaran hukum dan norma oleh para tokoh dan pola hidup tidak sehat terus menjadi tontonan keluarga di rumah.  Persoalan – persoalan tersebut perlu disikapi dengan jihad membangun keluarga sa’adah (bahagia).

“Kenapa harus melakukan jihad keluarga, karena keluarga harus dapat berfungsi sebagai institusi pendidikan, institusi ekonomi dan institusi pembinaan lingkungan. Dimana peran orang tua menjadi sangat dominan dalam menciptakan keluarga yang bahagia,” jelasnya.

Pembicara lainnya, Rahmawati SPSi MA dari Unsoed Purwokerto, mengajak para orang tua untuk mengedepankan  gaya pengasuhan authoritative. Yakni gaya pengasuhan yang tidak begitu menuntut kepatuhan, namun lebih menggunakan wibawa orang tua.

“Pola pengasuhan ini mengedepankan komunikasi dan kesepakatan atara orang tua dengan anak. Sehingga keputusan mengenai larangan, hukuman dan lainnya selalu diawali dengan dislusi dan kesepakatan,” jelasnya.

Pola pengasuhan authoritative diyakini akan mampu lebih menstimulir keberanian, motivasi dan kemandirian remaja dalam menggapai masa depannya. Selain itu, akan mendorong tumbuhnya kemampuan social, meningkatkan rasa percaya diri dan tanggungjawab social pada remaja.

Sementara itu, drg Hanung Wikantono MPPM menekankan pentingnya pendidikan kependudukan kepada remaja menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kalangan remaja, utamanya dalam kaitan menciptakan pertumbuhan enduduk yang seimbang.

“Saat ini total fertility rate (TFR) masih berkutar dalam kisaran 2,6 per wanita usia subur (WUS). Di Purbalingga bahkan TFR mencapai 4,0. Padahal pada 2015, harus dicapai TFR 2,1. Perlu kerjakeras BKKBN dalam mendongkrak dan melestarikan peserta KB aktif,” kata Hanung yang juga Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Purbalingga.

Menurut Hanung,populasi remaja di Indonesia mencapai 28,6 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Yakni sebanyak 67,9 juta jiwa dari 237,6 juta penduduk Indonesia. Dari data tersebut menunjukan bahwa potensi  remaja sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk, karena sebentar lagi harus berkeluarga dan mempunyai anak-anak baru.

Bukan tidak mungkin, apabila remaja ini tidak diberi pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi, maka mereka akan menganggap bahwa memiliki anak lebih dari dua adalah sah-sah saja.  “Karenanya perlu dilakukan pendidikan kependudukan semenarik mungkin dengan berkolaborasi bersama semua elemen masyarakat, baik tokoh formal, non formal, dan informal melalui upaya advokasi yang efektif dan berkesinambungan,” tandasnya.

Seminar Parenting untuk Remaja diselenggarakan untuk memberikan pemahaman tentang ilmu parenting remaja bagi orang tua, sekolah, birokrat dan pihak-pihak lainnya. Sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga.

“Kegiatan ini, kami menghadirkan 90 peserta terdiri dari kepala dinas terkait, guru BK SMP/SMA sederajat, Tokoh agama dan masyarakat, orang tua, remaja dan perwakilan organisasi profesi, media massa, PLKB dan kepala UPT BKBPP,” jelas Ketua IPeKB Cabang Purbalingga, Yitno Edi Wardoyo SSos. (HUmas/Hr)

You may also like...